Bupati Tanah Bumbu, Andi Rudi Latif, menyebut forum tersebut menjadi momentum strategis untuk menyelaraskan langkah antara pemerintah daerah, lembaga pengawas, serta para pemangku kepentingan.
“Sinergi ini penting agar pembangunan berjalan lebih efektif dan memberikan dampak nyata bagi masyarakat,” ujarnya.
Sejalan dengan itu, Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan melalui sambutan Gubernur Muhidin yang disampaikan Wakil Gubernur Hasnuryadi Sulaiman menekankan pentingnya kolaborasi terbuka.
Pemerintah daerah diminta aktif menerima masukan dan memperkuat sinergi dengan berbagai pihak, termasuk lembaga pengawasan.
Kolaborasi tersebut dinilai menjadi kunci dalam memastikan pengelolaan keuangan daerah tepat sasaran, sekaligus meningkatkan kualitas pelayanan publik di seluruh wilayah Kalimantan Selatan.
Dalam kesempatan yang sama, Anggota Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia, Fathan Subchi, menegaskan pentingnya keterlibatan pemangku kepentingan sejak tahap perencanaan hingga pengawasan.
“Partisipasi yang kuat akan menghasilkan kebijakan yang lebih akuntabel dan responsif,” jelasnya.
Sementara itu, Kepala Perwakilan BPK Provinsi Kalimantan Selatan, Andriyanto, menambahkan bahwa sinergi antar lembaga menjadi fondasi utama dalam mewujudkan tata kelola keuangan negara yang transparan dan bertanggung jawab.
Seminar nasional ini tidak hanya menjadi ruang dialog, tetapi juga menjadi pijakan penting dalam merumuskan kebijakan daerah yang lebih terintegrasi, adaptif, serta berorientasi pada peningkatan kesejahteraan masyarakat.
