DPRD Tanbu Bahas Banjir Yang Sering Terjadi di Desa Sarigadung
Detikbanua.com, TANAH BUMBU – Banjir yang kerap terjadi di Desa Sarigadung KM 06, Kecamatan Simpang Empat, Kabupaten Tanah Bumbu, dibahas dalam Rapat Kerja Gabungan DPRD Kabupaten Tanah Bumbu, Senin 02/03/2026)
Rapat tersebut menghadirkan dinas terkait guna mencari solusi konkret atas persoalan banjir yang telah berlangsung lama dan dinilai sangat mengganggu aktivitas warga.
Rapat dibuka oleh Wakil Ketua Komisi III DPRD Tanah Bumbu, I Wayan Sudarma. Hadir dalam pertemuan itu Anggota Komisi III DPRD Tanah Bumbu, Dinas PUPR, Disperkimtan, pihak Kecamatan Simpang Empat, Satpol PP dan Damkar Tanah Bumbu, serta Kepala Desa Sarigadung.
Kepala Desa Sarigadung, H Kaspul Anwar, menyampaikan bahwa banjir yang terjadi di wilayahnya disebabkan oleh mendangkalnya Sungai Sarigadung dan menyempitnya drainase di kawasan tersebut.
“Banjir terjadi akibat mendangkalnya Sungai Sarigadung dan menyempitnya drainase di wilayah kami,” ujarnya dalam rapat.
Sementara itu, Kepala Bidang Penataan Ruang Dinas PUPR, Edy Rusdi, mengungkapkan bahwa pengawasan harus dilakukan secara bersama agar penanganan banjir dapat dilaksanakan secara maksimal.
Ia menyebut, apabila banjir tersebut merupakan kejadian berulang, Dinas PUPR akan menyiapkan masterplan penanganan banjir yang dapat dianggarkan melalui pergeseran anggaran.
Di sisi lain, Anggota DPRD Tanah Bumbu dari Fraksi Gerindra, Said Ismail Kholil Alaydrus, menegaskan bahwa meski banjir di Desa Sarigadung surut dalam waktu sekitar tiga jam, dampaknya tetap sangat mengganggu aktivitas masyarakat dan telah terjadi sejak lama.
Menurutnya, masyarakat membutuhkan tindakan nyata di lapangan, bukan sekadar kajian.
“Yang dibutuhkan masyarakat adalah action di lapangan, bukan hanya kajian,” tegasnya.
Ia juga meminta Satpol PP segera menertibkan bangunan liar di bantaran sungai serta mendorong dinas terkait agar lebih selektif dalam memberikan izin bangunan.
Selain itu, ia menekankan agar kajian yang dilakukan tidak hanya mengandalkan pemantauan menggunakan drone, tetapi juga melibatkan masyarakat dan pemerintah desa untuk mengetahui titik-titik penyebab banjir secara detail.
Menurutnya, jika memang kajian benar dilasanakan maka harus memberikan manfaat nyata, mengingat anggaran yang digunakan tidak sedikit.
Dalam rapat tersebut juga ditegaskan bahwa Dinas PUPR wajib melakukan normalisasi sungai serta perbaikan drainase di lokasi terdampak banjir sebagai langkah konkret penanganan.
DPRD berharap melalui rapat kerja gabungan ini, solusi permanen dapat segera direalisasikan agar banjir di Desa Sarigadung KM 06 tidak terus berulang dan meresahkan warga. (Man)
Pos Terkait
Trending Post
