Detikbanua.com, BATULICIN – Harga Pertamax yang dinilai semakin mahal membuat sebagian masyarakat beralih menggunakan Pertalite. Di tengah tekanan ekonomi dan kebutuhan hidup yang terus meningkat, kondisi ini justru membuka peluang bagi sebagian warga untuk menambah penghasilan dengan menjadi pelangsir BBM.
Bagi sebagian pelangsir, aktivitas tersebut dianggap sebagai peluang usaha di tengah sulitnya mencari tambahan penghasilan. Mereka rela mengantre berjam-jam di SPBU untuk mendapatkan Pertalite yang kemudian dijual kembali kepada masyarakat yang membutuhkan.
Di SPBU, Pertalite dibeli dengan harga sekitar Rp10 ribu per liter. Setelah diperoleh, BBM tersebut kemudian dijual kembali dengan harga berkisar Rp12 ribu hingga Rp13 ribu per liter.
Selisih harga sekitar Rp2 ribu hingga Rp3 ribu per liter menjadi keuntungan bagi pelangsir. Jika mampu mendapatkan puluhan hingga ratusan liter dalam sehari, selisih tersebut tentu dapat menjadi tambahan penghasilan bagi keluarga.
Namun, aktivitas ini juga memunculkan persoalan lain.
Masyarakat yang tidak mampu atau tidak memiliki waktu untuk mengantre di SPBU akhirnya terpaksa membeli Pertalite dari pelangsir dengan harga lebih mahal. Di sisi lain, keberadaan pelangsir dalam jumlah banyak juga berpotensi membuat antrean semakin panjang dan ketersediaan BBM bersubsidi semakin terbatas bagi konsumen lainnya.
Lantas, apakah pelangsir sepenuhnya bisa disalahkan? Jawabannya tidak sesederhana itu.
Di satu sisi, Pertalite merupakan BBM bersubsidi yang distribusinya harus tepat sasaran. Pembelian dalam jumlah besar untuk kemudian dijual kembali jelas berpotensi menimbulkan persoalan dalam distribusi BBM bersubsidi.
Namun di sisi lain, para pelangsir juga merupakan bagian dari masyarakat yang berusaha mencari penghasilan. Mereka rela menghabiskan waktu berjam-jam untuk mengantre, mengeluarkan biaya operasional, kemudian mengambil keuntungan dari selisih harga.
Fenomena ini akhirnya memunculkan pertanyaan yang lebih besar? apakah persoalannya hanya terletak pada pelangsir, atau ada masalah yang lebih mendasar dalam kondisi ekonomi masyarakat dan tata kelola distribusi BBM bersubsidi?
Ketika harga kebutuhan hidup terus meningkat, sementara lapangan pekerjaan dan penghasilan masyarakat tidak selalu sebanding dengan kebutuhan, berbagai peluang ekonomi akan dimanfaatkan untuk bertahan hidup.
Karena itu, penertiban pelangsir saja tidak cukup untuk menyelesaikan persoalan.
Pemerintah perlu memastikan distribusi Pertalite benar-benar tepat sasaran, pengawasan di SPBU berjalan efektif, sekaligus membuka lebih banyak peluang usaha dan lapangan pekerjaan bagi masyarakat.
Sebab, ketika masyarakat memilih mengantre berjam-jam hanya untuk mendapatkan selisih keuntungan Rp2 ribu hingga Rp3 ribu per liter, kondisi tersebut patut menjadi bahan evaluasi.
Bukan hanya soal siapa yang salah.
Tetapi juga tentang mengapa menjual kembali BBM bersubsidi menjadi salah satu pilihan masyarakat untuk bertahan hidup.
Pada akhirnya, fenomena pelangsiran Pertalite bukan sekadar persoalan BBM. Ini adalah gambaran tentang tekanan ekonomi, kebutuhan hidup, distribusi subsidi, dan ruang usaha masyarakat kecil yang semakin terbatas.
Related posts
Trending Post
