Detikbanua.com, TANAH BUMBU – DPRD Kabupaten Tanah Bumbu mulai mengawal pembahasan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) Tahun Anggaran 2027 melalui rapat paripurna dengan agenda pemandangan umum fraksi-fraksi, Senin (19/10/2026).
Dalam rapat tersebut, enam fraksi DPRD menyampaikan sejumlah catatan strategis terkait rencana keuangan daerah, mulai dari efisiensi anggaran, transparansi penggunaan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SILPA), hingga pemerataan pembangunan dan peningkatan kualitas pelayanan publik.
Rapat paripurna dipimpin Wakil Ketua I DPRD Tanah Bumbu, Hasanuddin, didampingi Ketua DPRD Andrean Atma Maulani. Kegiatan ini turut dihadiri anggota dewan, unsur Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda), serta Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat, M. Putu Wisnu Wardhana, yang mewakili pemerintah daerah.
Dalam pemaparan RAPBD 2027, proyeksi pendapatan daerah mencapai sekitar Rp2,185 triliun, sedangkan belanja daerah direncanakan sekitar Rp2,888 triliun. Perbedaan antara pendapatan dan belanja tersebut menjadi salah satu perhatian fraksi-fraksi, termasuk rencana pemanfaatan SILPA yang nilainya mencapai lebih dari Rp702 miliar.
Fraksi PDI Perjuangan melalui pandangan umum yang dibacakan Sarniah menyoroti potensi ruang fiskal dari perubahan kebijakan penggajian Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK). Fraksi ini mendorong agar potensi tersebut dikaji lebih lanjut dan dioptimalkan untuk mendukung keseimbangan anggaran daerah.
Sementara itu, Fraksi Golkar dan Fraksi PKB menekankan pentingnya transparansi mengenai asal-usul dan dasar perhitungan SILPA. Langkah tersebut dinilai perlu agar pemanfaatan anggaran dapat dilakukan secara tepat sasaran dan dipertanggungjawabkan.
Fraksi PAN dan NasDem Sejahtera turut menyoroti alokasi anggaran pendidikan dan kesehatan. Keduanya mendorong agar anggaran pada sektor tersebut memberikan dampak langsung terhadap peningkatan mutu pelayanan, sekaligus memperluas pemerataan akses hingga ke wilayah perdesaan.
Adapun Fraksi Gerindra menekankan pentingnya sinkronisasi perencanaan anggaran dengan upaya penguatan ekonomi masyarakat. Fraksi ini juga mendorong evaluasi terhadap realisasi program pada tahun sebelumnya sebagai bahan penyusunan kebijakan anggaran berikutnya.
Berbagai pandangan tersebut menjadi masukan bagi DPRD dan pemerintah daerah dalam menyempurnakan rancangan anggaran sebelum memasuki tahapan pembahasan selanjutnya.
DPRD Tanah Bumbu bersama Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) akan mengkaji rencana pendapatan, belanja, dan pembiayaan daerah agar RAPBD 2027 disusun secara terukur, transparan, serta berorientasi pada kebutuhan masyarakat.
Melalui pembahasan tersebut, setiap alokasi anggaran diharapkan dapat mendukung prioritas pembangunan daerah, meningkatkan kualitas pelayanan publik, dan mendorong pemerataan kesejahteraan masyarakat di Kabupaten Tanah Bumbu.
Related posts
Trending Post
