Detikbanua.com, TANAH BUMBU – Pemerintah Kabupaten Tanah Bumbu (Eksikutif) secara resmi menyampaikan jawaban atas pemandangan umum fraksi-fraksi DPRD terkait Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) Perubahan Tahun Anggaran 2025. Jawaban ini disampaikan oleh Penjabat Sekretaris Daerah, Yulian Herawati, dalam Rapat Paripurna DPRD yang berlangsung pada Jumat, 1 Agustus 2025.
Dalam sambutannya, Yulian Herawati memberikan apresiasi kepada seluruh fraksi atas masukan, saran, dan kritik konstruktif yang disampaikan. Ia menekankan bahwa pandangan tersebut sangat penting dalam memperkuat kebijakan fiskal daerah yang responsif dan adaptif terhadap kondisi aktual.
Menanggapi pandangan Fraksi PDIP mengenai peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD), Yulian menjelaskan beberapa strategi yang telah disiapkan, termasuk pemutakhiran data objek dan subjek pajak, mendorong digitalisasi sistem retribusi, serta meningkatkan kapasitas aparatur pemungut. Sektor-sektor potensial seperti perikanan, pertanian, dan pariwisata juga akan dioptimalkan untuk mendongkrak pendapatan daerah.
Pemkab mengakui adanya penurunan proyeksi pendapatan dari pos lain-lain PAD yang sah, yang disebabkan oleh turunnya estimasi pendapatan dari BLUD, RSUD, dan Puskesmas. Yulian menegaskan bahwa evaluasi berkala tetap dilakukan oleh Bapenda dan SKPD penghasil, dengan pemantauan realisasi secara langsung dan digital. Audit potensi PAD secara menyeluruh juga menjadi perhatian utama ke depan.
Terkait pertanyaan Fraksi PKB mengenai arah perubahan RKPD, pemerintah menyatakan bahwa dokumen perubahan tersebut merupakan respons terhadap dinamika asumsi makro dan kebutuhan riil masyarakat. Sejumlah program prioritas, seperti Makan Bergizi Gratis (MBG), Sekolah Unggul Garuda, dan Sekolah Rakyat, tetap menjadi fokus belanja. Penggunaan SILPA dalam pembiayaan dijelaskan sebagai hasil dari pelampauan pendapatan, bukan karena lemahnya serapan anggaran, dengan realisasi anggaran tahun 2024 tercatat mencapai 94,21 persen.
Fraksi NasDem Sejahtera dianggap memberikan dukungan konstruktif. Pemkab berkomitmen untuk mempercepat kinerja dengan strategi pembangunan yang mengarah pada penguatan sumber daya manusia, infrastruktur, ekonomi lokal, serta tata kelola pemerintahan berbasis data sektoral.
Menanggapi Fraksi Golkar, Pemkab memastikan bahwa arah perubahan anggaran telah disesuaikan dengan RPJMD 2025–2029, prioritas nasional, serta hasil evaluasi program sebelumnya. Pemkab berharap pelaksanaan program prioritas dapat berjalan secara terukur dan akuntabel.
Pemerintah juga menekankan pentingnya sektor ketenagakerjaan dalam tanggapan terhadap Fraksi Gerindra. Kebijakan yang mendukung optimalisasi sektor pertanian, perikanan, dan peternakan, serta perluasan lapangan kerja melalui UMKM berbasis industri unggulan, menjadi fokus utama. Kolaborasi lintas sektor dan peningkatan kompetensi pencari kerja juga menjadi bagian dari strategi penurunan pengangguran.
Terakhir, menanggapi pandangan Fraksi PAN, pemerintah daerah menyatakan kesiapannya untuk mengarahkan belanja perubahan tahun ini pada kebutuhan strategis yang berdampak, sambil tetap menjaga keseimbangan dengan program prioritas di tingkat nasional, provinsi, dan daerah.
Yulian menutup jawabannya dengan harapan agar sinergi antara pemerintah dan DPRD terus terjalin erat demi mewujudkan pembangunan yang merata, berkelanjutan, dan berpihak kepada rakyat. Ia menekankan pentingnya amanah pembangunan yang harus dijalankan dengan integritas, kolaborasi, dan semangat bersama untuk membawa Tanah Bumbu menuju daerah yang maju, makmur, dan beradab
