
Detikbanua.com, BATULICIN — Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Tanah Bumbu menggelar Rapat Dengar Pendapat (RDP) gabungan komisi di Gedung DPRD Tanah Bumbu, Selasa (4/8/2026).
Langkah tegas ini diambil untuk menyikapi krisis pemadaman listrik bergilir yang berkepanjangan dan kian mengganggu aktivitas warga serta pelaku UMKM.
Rapat dipimpin langsung oleh Ketua DPRD Tanah Bumbu, Andrean Atma Maulani, serta dihadiri jajaran PT PLN (Persero) ULP Batulicin, PT Air Minum (PTAM) Bersujud, dan perwakilan pelaku usaha mikro.
Dalam forum tersebut, pimpinan dan anggota dewan mencecar PLN dengan sejumlah pertanyaan krusial. Mereka menuntut transparansi terkait akar masalah pemadaman, kepastian jadwal pemeliharaan, hingga kejelasan mekanisme kompensasi bagi masyarakat terdampak.
”Masyarakat berhak tahu apa yang sebenarnya terjadi pada sistem pembangkit kita. PLN jangan lagi memberikan jawaban normatif,” tegas Wakil Ketua DPRD Hasanuddin bersama Ketua Komisi II Andi Erwin Prasetya dan Ketua Komisi III Andi Asdar Wijaya secara bergantian.
Menjawab desakan dewan, Manajer PT PLN (Persero) ULP Batulicin, Azmi Muharam, membeberkan bahwa wilayah Tanah Bumbu tengah mengalami defisit pasokan daya pada Sistem Interkoneksi Kalimantan sejak 22 Juli 2026.
Menurut Azmi, krisis ini dipicu oleh gangguan teknis pada generator PLTU Asam-Asam serta beberapa unit pembangkit swasta (IPP). Pihaknya kini tengah mempercepat proses perbaikan fasilitas terdampak.
”Kami menargetkan pasokan listrik di wilayah Tanah Bumbu dan sekitarnya dapat berangsur pulih dan kembali normal pada 23 Agustus mendatang,” ujar Azmi.
Dampak pemadaman listrik ternyata berbuntut panjang. Pelaksana Tugas (Plt) Direktur PTAM Bersujud, Dwi Dibyo Raharjo, mengonfirmasi bahwa pasokan air bersih ke rumah-rumah warga turut terganggu akibat krisis energi ini.
Dwi atau yang sering disapa Dabuy ini menjelaskan, seluruh proses pengolahan dan distribusi air murni—mulai dari pengambilan air baku di Sungai Karang Bintang hingga pengoperasian stasiun pemompa (booster) sepanjang 434 kilometer—bergantung penuh pada aliran listrik PLN.
Ia memohon pengertian masyarakat karena pemulihan distribusi air butuh waktu tambahan meski listrik sudah menyala kembali.
”Ketika listrik kembali menyala, pasokan air tidak bisa langsung mengalir seketika. Diperlukan proses bertahap untuk menstabilkan kembali tekanan air di dalam pipa jaringan,” terang Dabuy
Melalui rapat gabungan ini, DPRD Tanah Bumbu mendesak PLN dan PTAM Bersujud untuk meningkatkan sinergi, menjaga keterbukaan informasi publik, serta menghadirkan langkah konkrit guna memulihkan pelayanan publik di Bumi Bersujud.

