DPRD Tanah Bumbu Kawal LPj APBD 2025, Pemkab Paparkan Capaian Pembangunan

Detikbanua.com, BATULICIN–DPRD Kabupaten Tanah Bumbu kembali menunjukkan perannya dalam mengawal jalannya pemerintahan melalui pembahasan Laporan Pertanggungjawaban (LPj) APBD Tahun Anggaran 2025. Dalam Rapat Paripurna yang digelar di Gedung DPRD Kabupaten Tanah Bumbu, Senin (22/6/2026), Bupati Tanah Bumbu melalui Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat, M Putu Wisnu Wardhana, menyampaikan jawaban atas pemandangan umum fraksi-fraksi DPRD terhadap LPj APBD 2025.

Rapat paripurna tersebut menjadi bagian penting dari fungsi pengawasan DPRD dalam memastikan pelaksanaan anggaran daerah berjalan sesuai prinsip transparansi, akuntabilitas, dan berorientasi pada kesejahteraan masyarakat.

Dalam penyampaiannya, M Putu Wisnu Wardhana mengapresiasi perhatian, masukan, serta dukungan yang diberikan pimpinan dan anggota DPRD Kabupaten Tanah Bumbu terhadap penyelenggaraan pemerintahan daerah. Menurutnya, sinergi yang terjalin antara legislatif dan eksekutif menjadi salah satu faktor penting dalam menjaga kualitas tata kelola pemerintahan.

“Pemerintah daerah menyampaikan terima kasih atas berbagai masukan, saran, dan dukungan DPRD yang selama ini menjadi mitra strategis dalam pelaksanaan pembangunan daerah,” ujarnya.

Melalui fungsi pengawasan dan penganggaran yang dijalankan DPRD, Kabupaten Tanah Bumbu kembali berhasil meraih opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Republik Indonesia untuk ke-13 kalinya secara berturut-turut.

Capaian tersebut menjadi bukti komitmen bersama antara DPRD dan Pemerintah Kabupaten Tanah Bumbu dalam mewujudkan pengelolaan keuangan daerah yang transparan dan akuntabel.

Selain membahas pertanggungjawaban pelaksanaan APBD, rapat paripurna juga mengungkap sejumlah indikator pembangunan daerah yang menunjukkan tren positif sepanjang tahun 2025. Indeks Pembangunan Manusia (IPM) tercatat mencapai 75,09, sementara angka kemiskinan berhasil ditekan menjadi 3,13 persen.

Di sektor ketenagakerjaan, Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) menurun menjadi 6,05 persen atau turun 0,32 poin dibandingkan tahun sebelumnya. Pertumbuhan ekonomi daerah juga mengalami peningkatan menjadi 5,52 persen, naik 0,70 poin dibandingkan tahun 2024.

Sementara itu, Gini Ratio berada pada angka 0,251 yang menunjukkan tingkat ketimpangan pendapatan relatif rendah. Adapun Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) meningkat signifikan menjadi 78,94.

Berbagai capaian tersebut menjadi indikator bahwa pengawasan dan kemitraan yang dibangun DPRD bersama pemerintah daerah mampu mendorong pelaksanaan program pembangunan yang memberikan dampak positif bagi masyarakat.

Rapat paripurna ditutup dengan harapan agar sinergi antara DPRD dan Pemerintah Kabupaten Tanah Bumbu terus diperkuat dalam rangka meningkatkan kualitas pelayanan publik, mempercepat pembangunan daerah, serta mewujudkan kesejahteraan masyarakat yang berkelanjutan.