Detikbanua.com, TANAH BUMBU – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Tanah Bumbu menegaskan komitmennya dalam mengawal pembangunan proyek strategis Jembatan Pulau Kalimantan–Kotabaru dengan melakukan peninjauan langsung ke lokasi pekerjaan di kawasan Batulicin, Rabu (07/01/2026).
Peninjauan ini sebagai bentuk upaya pengawasan terhadap salah satu proyek terbesar di Kalimantan Selatan. Dimana nantinya akan menjadi tulang punggung konektivitas antar pulau.
Hal itu disampaikan langsung oleh Wakil Ketua 1 DPRD Tanbu H. Hasanuddin, S.Ag. Saat meninjau langsung jembatan tersebut.
Jembatan yang dirancang menghubungkan Kabupaten Tanah Bumbu dengan Kabupaten Kotabaru tersebut dinilai memiliki peran strategis dalam memperlancar arus transportasi, mempercepat distribusi logistik, serta meningkatkan mobilitas masyarakat.
Kehadirannya diharapkan mampu membuka akses ekonomi baru, memperkuat sektor perdagangan, pariwisata, dan industri, serta mendorong pemerataan pembangunan di wilayah selatan Kalimantan.
Dalam kegiatan monitoring tersebut, DPRD Tanah Bumbu turut didampingi perwakilan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR), anggota DPRD Tanah Bumbu, Lurah Batulicin, Sekretaris Camat Batulicin, pihak pelaksana proyek dari PT PP, konsultan pengawas, serta unsur terkait lainnya.
Ia menambahkan peninjauan ini dilakukan untuk memastikan seluruh tahapan pembangunan berjalan sesuai perencanaan, tepat waktu, serta memenuhi standar kualitas dan keselamatan yang telah ditetapkan.
Proyek ini merupakan proyek strategis yang dampaknya sangat besar bagi masyarakat. Karena itu, DPRD berkepentingan untuk memastikan pelaksanaannya berjalan dengan baik, transparan, dan akuntabel.
Dari sisi pendanaan, Pemerintah Kabupaten Tanah Bumbu telah mengalokasikan anggaran sekitar Rp100 miliar, sementara dukungan dari Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan mencapai kurang lebih Rp500 miliar,” jelasnya.
Ia menegaskan, DPRD akan terus melakukan pengawasan secara berkala agar pembangunan jembatan benar-benar memberikan manfaat maksimal bagi masyarakat dan tidak mengalami kendala yang dapat menghambat penyelesaiannya.
Sementara itu, Ketua Komisi III DPRD Tanah Bumbu, Andi Asdar, menambahkan bahwa kegiatan monitoring ini merupakan peninjauan kedua yang dilakukan oleh DPRD. Sebelumnya, DPRD telah melakukan kunjungan lapangan serupa pada Januari 2025 sebagai bagian dari pelaksanaan fungsi pengawasan dan kemitraan dengan pemerintah daerah serta pihak pelaksana proyek. (Red)
Pos Terkait
Trending Post
