Detikbanua.com, Tanah Bumbu – Komisi III DPRD Kabupaten Tanah Bumbu menggelar rapat kerja bersama Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Tanah Bumbu, Senin, 2 Februari 2026. Rapat berlangsung di Ruang Rapat Komisi III DPRD Tanah Bumbu.
Rapat kerja ini dipimpin langsung oleh Ketua Komisi III DPRD Tanah Bumbu, Andi Asdar Wijaya, didampingi Wakil Ketua Komisi III I Wayan Sudarma, serta dihadiri anggota Komisi III Asri Noviandani dan Habib Ismail Al-Idrus.
Memasuki awal Februari 2026, Komisi III menekankan pentingnya memastikan proses transisi dari perencanaan ke tahap pelaksanaan berjalan tanpa hambatan. Fokus utama pembahasan diarahkan pada kesiapsiagaan dan mitigasi bencana tahunan, khususnya di wilayah pesisir dan daerah hulu yang dinilai rawan.
Ketua Komisi III DPRD Tanah Bumbu, Andi Asdar, menyampaikan sejumlah saran dan masukan strategis sebagai bentuk peran DPRD sebagai mitra kerja BPBD.
Pertama, terkait penguatan infrastruktur mitigasi bencana, Komisi III mendorong BPBD untuk memprioritaskan pembangunan Early Warning System (EWS) berbasis sensor di daerah aliran sungai (DAS) yang kerap mengalami luapan.
Menurutnya, sistem mitigasi tidak cukup hanya mengandalkan pemantauan manual. Selain itu, ia juga menekankan pentingnya penganggaran pemeliharaan rutin terhadap peralatan mitigasi yang telah dibeli pada tahun-tahun sebelumnya agar tidak menjadi aset terbengkalai.
Kedua, Komisi III menyoroti pentingnya digitalisasi data kebencanaan.
BPBD diharapkan memiliki dashboard pemetaan bencana secara real-time yang dapat diakses publik dan lintas perangkat daerah. Dengan sistem tersebut, dinas terkait seperti Dinas Sosial dan Dinas Kesehatan dapat bergerak cepat dalam situasi darurat tanpa harus menunggu proses administrasi yang memakan waktu.
Ketiga, terkait keterbatasan anggaran daerah, Komisi III mendorong kolaborasi dengan pihak ketiga melalui program CSR. BPBD diminta lebih proaktif menjalin kerja sama dengan perusahaan tambang dan perkebunan yang beroperasi di Tanah Bumbu.
Komisi III juga menyarankan dibentuknya forum sinkronisasi program CSR agar bantuan yang diberikan perusahaan sejalan dengan peta risiko bencana yang disusun BPBD, sehingga tidak terjadi tumpang tindih program.
Melalui rapat kerja ini, Komisi III DPRD Tanah Bumbu berharap upaya mitigasi dan penanggulangan bencana di tahun 2026 dapat berjalan lebih terencana, efektif, dan responsif dalam melindungi masyarakat dari potensi bencana.
